PERHATIAN publik Indonesia kembali dihebohkan oleh ulah negara tetangga. Pangkal persoalannya kali ini adalah penayangan gambar penari Pendet asal Bali yang diklaim milik Malaysia dan digunakan sebagai salah satu daya tarik wisata negara jiran tersebut di televisi Discovery Channel.

    Klaim sepihak Malaysia tersebut tentu mendapat reaksi keras dari segenap elemen bangsa Indonesia baik itu mahasiswa, politisi, kelompok seniman, maupun masyarakat umum. Kasus ini juga mengakibatkan semakin memburuknya hubungan antara kedua negara yang ditandai dengan semakin tingginya sentimen anti-Malaysia di tanah air.

    Reaksi keras rakyat Indonesia dalam kasus ini tentu bukan hal yang apriori. Pasalnya, bukan kali ini saja negara tetangga tersebut melakukan klaim atas budaya kita. Sebelum tari Pendet, Malaysia juga telah terlebih dahulu mengklaim batik, angklung, lagu Rasa Sayange, dan sejumlah warisan budaya Indonesia.

    Jika kita telaah lebih jauh, sebenarnya persoalan ini tidak semua kesalahan dari negeri tetangga kita tersebut. Melainkan ada permasalahan lain yang jauh lebih krusial, yakni mengenai bagaimana kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri, dan sampai sejauh mana kebudayaan tersebut kita lestarikan.

    Sampai saat ini kebanyakan dari kita terjerembap dalam sikap reaksioner dalam menanggapi kasus tersebut. Kita kaget, cemas, dan juga marah melihat tindakan bangsa serumpun Malaysia. Di sisi lain, kita juga tidak memiliki visi yang jelas dalam mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan kita sendiri, padahal kebudayaan adalah identitas diri dan bangsa.
 
    Pada saat ini, upaya mendorong permintaan maaf dan pertanggungjawaban Malaysia adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Namun selain itu, di masa yang akan datang masyarakat dan pemerintah harus bergotong royong mempertahankan kebudayaan kita melalui diplomasi yang cerdas.

    Dewasa ini, diplomasi untuk mempertahankan kebudayaan tidak dapat lagi kita gantungkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hal itu disebabkan kinerja lembaga pemerintah yang menaungi masalah tersebut, seperti Kementerian Budaya dan Pariwisata ataupun kedutaan kita di luar negeri, tidak pernah menunjukkan indeks prestasi yang optimal dalam memperkenalkan budaya kita ke dunia internasional. Dengan kata lain, saat ini diplomasi negara tidaklah cukup. Bangsa ini memerlukan konsep diplomasi baru, yakni Total Diplomasi.

    Total Diplomasi menekankan satu konsep bahwa masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu negara. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat harus dilibatkan dan menyadari keterlibatan kita dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam hal membangun citra dan mempertahankan budaya Indonesia.

    Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini mengakibatkan pola dan intensitas interaksi antarsetiap individu di seluruh dunia bertambah tinggi. Batas batas negara menjadi tidak jelas sementara akses dunia internasional ke dalam negeri semakin terbuka lebar tanpa harus mengandalkan pemerintahan yang berdaulat.

    Pada titik inilah konsep Total Diplomasi harus disadari oleh masyarakat kita, yakni kesadaran bahwa apa pun yang kita lakukan akan terpantau oleh dunia internasional dan pada akhirnya akan turut menyumbang citra Indonesia di mata dunia, tidak terkecuali dengan kebudayaan Indonesia.

    Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah menginventarisasi setiap aset budaya yang dimiliki oleh bangsa ini dan melestarikannya dalam kehidupan sehari hari. Kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai warisan sejarah belaka, tapi dijadikan keseharian dan identitas diri maupun bangsa. Dengan demikian, kita akan terhindar dari sikap reaksioner tanpa visi.

    Di sisi lain, kita pun tidak perlu khawatir dengan klaim negara lain terhadap warisan budaya kita karena publik internasional tidak dapat dengan gampang dikelabui dan bisa menakar dengan tepat siapa sebenarnya pemilik budaya tersebut.
 
    Jauh sebelum ini, Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, pernah berujar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya. Saya harap kita adalah salah satu bangsa tersebut. (*)
 

NOPRIANDI M IKBAL, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung