MUSIM kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) 2008-2009 telah usai. Persipura Jayapura jadi juara, dan harapan bobotoh agar Persib Bandung meraih posisi runner up—agar bisa bermain di Asian Champions League—pun tak kesampaian. Sebab, meski punya poin yang sama, Persib Bandung kalah selisih gol dan total memasukkan dari Persiwa Wamena. Satu-satunya hiburan, barangkali, Persib Bandung bisa menumbangkan Persija Jakarta, 2-1, pada pertandingan terakhir—meski nun di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, dan bukannya di Jakarta.

Di titik ini, kita bisa menyesali kesempatan untuk meraih poin di kandang yang amat banyak disia-siakan—lawan Persipura Jayapura atau PSM Makasar, misalnya—dan ditekuk oleh tim-tim yang sejahusnya bisa dikalahkan—melawan Pelita Jaya dan terutama Persitara Jakarta Utara, misalnya. Tak heran bila pelatih Jaya Hartono cuma bisa mengelus dada—mengeluhkan kestabilan emosi dan konsentrasi main yang sangat berkaitan dengan mental para pemain. Dengan kata lain, itu yang harus jadi nilai beli utama pemain bila di musim mendatang Persib Bandung mencari, merekrut, dan mengontrak pemain.

Dan bila sampai di titik mengontrak pemain baru—sementara di klausul kontrak Persib Bandung tidak pernah punya pemain yang telah dikontrak untuk sekian musim ke depan dan sekaligus bisa dijual demi modal awal mengontrak pemain lain, sama dengan mengakui ketidaksehatan manjemen keuangan dari sebagian besar klub peserta kompetisi resmi yang dikelola PSSI cq BLI. Terutama tim yang basisnya perserikatan, dan yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi APBD kota/kabupaten—meski kemudian bisa mencari sponsor dan memperoleh pemasukan dari karcis saat main di kandang.

Yang tak lagi bisa diandalkan karena sejak tahun 2007 kemarin sudah disemprit oleh Mendagri—agar tak menggelontorkan dana rakyat untuk satu cabang olahraga secara terus-menerus dan besar-besaran. Karena, secara logis, dana subsidi untuk pos sepak bola itu merupakan dana total yang dicadangkan untuk macam-macam cabang olahraga di satu sisi, dan bukan untuk perserikatan ikut kompetisi karena di pos dana sepak bola itu ada dana pembinaan dan kompetisi klub yang diayomi perserikatan. Ini yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif—bupati dan wali kota terkadang jadi ketua umum dan manajer perserikatan—demi sulap dana mengucur dari APBD lewat pos-pos absur dan keliru secara tertib administrasi.

Kehancuran Persik Kediri pada paruh musim 2008-2009 bermula dari subsidi pencatutan dana APBD untuk Persik Kediri tidak lewat pos dana anggaran yang jelas tertulis untuk Persik, tapi dilakukan via "peminjaman" dana yang dianggarkan untuk pos dana membangun sebuah institusi pendidikan. Risiko bermain sulap yang diatur oleh wali kota Kediri itu tak tersembunyikan lagi ketika si wali kota yang sudah sekali menjabat itu tak bisa nyalon lagi dan si jagoan yang disiapkannya gagal dalam  pemilihan. Maka terjadi pemotongan dana APBD untuk Persik Kediri di satu sisi dan kewajiban mengembalikan dana ke APBD di sisi lain—pelelangan pemain bintang.

Nasib yang sama juga dialami Persebaya Surabaya di divisi utama, yang cemerlang di separuh musim, tapi harus merasionalisasi gaji dan nilai kontrak pemain karena ancangan dana subsidi dari APBD kota Surabaya tak bisa divalidisasi dan jadi sumber cash flow untuk separuh musim berikutnya. APBD tidak bisa lagi diandalkan, sponsor tidak mungkin dicari di separuh musim sisa, dan karenanya para pengurus terpaksa merogok kocek pribadi dan berutang di mana-mana. Pemain dan pelatih pun berganti. Prestasi jadi angin-anginan, dan kini mereka berada di ujung tanduk—antara mungkin dan tak mungkin menang di laga play off lawan PSMS Medan.

Dengan kata lain, aspek konstitusi di DPRD—bagi eksistensi subsidi dana APBD—dan sekaligus legalitas pencairan dan pemakaian dana yang tercatat resmi di APBD itu bergantung pada (a) lobi ketua umum ke pihak DPRD yang membuat perda dalam ujud APBD dan birokrat yang bertugas mencairkan dana yang telah tertulis legal, dan (b) bagaimana klub perserikatan yang didanai itu mampu mempertanggungjawabkan pemakaian dana itu lewat prestasi dan terutama pertanggjawaban pengunaan dana. Hal itu, memaksa ketua umum jadi politisi yang melobi DPRD dan birokrat yang me-manage anggaran yang dipersiapkan pada RAB Nasional. Sebuah permainan yang rumit—tak sesederhana teriakan bobotoh minta ganti pemain. Lobi yang merentang, dan karenanya menyadarkan kita: subsidi APBD tak boleh jadi fondasi membangun Persib.

Satu-satunya sumber dana potensial yang bisa dijadikan patokan dalam rangka mempersiapkan Persib Bandung di masa depan—setidaknya di musim kompetisi 2009-2010—adalah kecintaan para bobotoh. Tepatnya, prestasi Persib Bandung yang bisa mengundang sebanyak mungkin bobotoh untuk datang dan menonton Persib Bandung main di kandang.

Dan karenanya Persib Bandung membutuhkan stadion yang mampu menampung sebanyak mungkin bobotoh. Untuk itu Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, yang mampu menampung 27.000 penonton sudah memadai. Karenanya, manajemen Persib Bandung harus melakukan ikatan kontrak sewa stadion yang permanen dengan Pemda Kabupaten Bandung secepatnya agar pos pemasukan dari tiket pertandingan terjamin.

Meski pemasukan dari bobotoh itu menuntut syarat: tak terjadi kerusuhan yang akan membuat Persib Bandung dihukum larangan main di Stadion Si Jalak Harupat. Untuk itu (a) semua bobotoh harus bisa menahan diri, tak terpancing anarkistis, dan sekaligus menganggap Persib Bandung sebagai milik mereka yang berharga dan bisa hidup perkasa tanpa subsidi dana APBD. Sekaligus (b) manajemen Persib Bandung tidak menganggap bobotoh itu cuma tukang teriak yang gampang marah tapi justru sebagai sang pemegang saham yang harus diberi informasi sejati tentang kondisi keuangan dan pemain Persib Bandung terkini.

Mereka harus dimuliakan sebagai sang pemilik sah Persib Bandung—bukan milik wali kota Bandung, DPRD, atau pelatih. Sekaligus—karena dana dari bobotoh tidak akan cukup—manajemen tetap harus mencari sponsor secara agresif dan kreatif—sumber dana yang amat besar dan yang besarannya itu bergantung dari prestasi Persib Bandung sendiri. Tapi bobotoh masih tetap bisa aktif menunjang  pendanaan bagi Persib Bandung, dengan membeli merchandise Persib Bandung legal —yang lebih mahal. Mungkin juga dengan kaus resmi yang ditandatangani si pemain yang harganya berlipat tapi uangnya masuk ke kas.

Ambillah setiap orang menyumbang Rp 5.000, dikalikan 27.000 penonton dan 17 kali menonton—sekitar Rp 2.295.000.000. Lebih dari lumayan—dan karenanya semua bobotoh bisa mengaku bahwa Persib Bandung itu "Persib Aing". (*)

Beni Setia
Pengarang Asal Soreang
Tinggal di Jawa Timur