Hibah dari Australia Belum Cair, Eks Lurah Malah Tilep Dana Pengadaan Tanah Pemkot Cimahi untuk SPAL
Rabu, 11 September 2019 21:30
Editor: taufik ismail
Hibah dari Australia Belum Cair, Eks Lurah Malah Tilep Dana Pengadaan Tanah Pemkot Cimahi untuk SPAL
Ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kejaksaan Negeri Cimahi menyeret eks Lurah Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Agus Anwar ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (11/9/2019) karena dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kota Cimahi tahun anggaran 2015.

Bersamaan dengan Agus, jaksa juga menyeret enam terdakwa lainnya, Ali Carda Atmaja, Jaji Rudiya, Rd Soeparman, Rita Rosita, Karwati, dan Kartika. Mereka satu keluarga.

Jaksa mendakwa mereka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi‎.

Selama penyidikan, para tersangka tidak ditahan.

‎Kasus ini bermula saat Pemkot Cimahi menganggarkan dana senilai Rp 2,5 miliar untuk membeli lahan seluas 10 ribu meter persegi di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

Agus berperan sebagai panitia pengadaan lahan seluas 10 ribu meter untuk SPAL.

Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Agus tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Perpres tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

"Bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan tugasnya melakukan penelitian terhadap status tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Penelitian terhadap status tanah diharuskan Perpres Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," ujar Plh Kasi Pidsus Kejari Cimahi, Aep Saefullah via ponselnya.

Dalam kasus ini, Aep mengatakan, Agus selaku Panitia Pengadaan Tanah karena tidak meneliti status tanah, justru melakukan pembayaran yang salah.

Pasalnya, pada saat pengukuran, Agus bersmaa BPN Cimahi, malah mengukur tanah milik orang lain yang tidak berkaitan dengan pengadaan tanah tersebut.

"Setelah dibayar, ternyata pemilik tanahnya ini protes dengan bukti sertifikat tanah. Sedangkan si lurah hanya punya warkah tanah yang dia buat sendiri. Intinya dia menipu pihak terkait, yang penting anggaran pembuatan SPAL itu cair," ujarnya.‎

Dari perbuatan melawan hukum‎ tersebut, penyidik Kejari Cimahi sudah meminta BPKP Jabar untuk mengaudit kerugian negara dan hasilnya, negara dirugikan Rp 2,37 miliar.

Dari perbuatan melawan hukum itu, terdapat perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri dan orang lain.

"Perbuatan terdakwa pun yang dimaksud memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni uang sekitar Rp 2,3 miliar. Dinikmati oleh terdakwa Agus sebesar Rp 250 juta, terdakwa Ali Rp 150 juta, terdakwa Jaji Rp 150 juta, terdakwa Rd Soeparman Rp 145 juta, dan terdakwa Rita Rp 76 juta," ujar Aep.

Kemudian, pihak lain yang juga menerima yakni terdakwa Karwati Rp 80 juta, terdakwa Cartika Rp 80 juta, almarhum Tarya Atmaja Rp 1,29 miliar, dan saksi Dul Gani Rp 148 juta.

"Padahal uang yang diterima para terdakwa merupakan uang untuk pengadaan lahan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Santoan Blok Saradan, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010," ujar dia.

Aep mengulas soal awal mula program itu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menerima hibah dari Pemerintah Australia lewat program Sanitasi-Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG).

Pemkot Cimahi mengajukan untuk mendapatkan hibah itu. Syaratnya, harus memiliki lahan. Sehingga, Pemkot Cimahi di era Walikota Cimahi Itoc Tohija, menganggarkan dana untuk pengadaan tanah tersebut.

Hingga akhirnya, pengadaan tanah itu terealisasi namun bermasalah. Perkara tersebut baru terbongkar dan dilaporkan pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2015 baru dilakukan penyidikan.