Tipping Fee alias Tarif Sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka Akhirnya Disepakati
Rabu, 9 Oktober 2019 21:13
Editor: Dedy Herdiana
Tipping Fee alias Tarif Sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka Akhirnya Disepakati
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menggelar rapat terkait TPPAS Regional Legok Nangka dengan lima kepala daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi menyepakati tipping fee atau tarif sampah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legoknangka sebesar Rp 386.000 per ton.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberi subsidi tipping fee atau besaran biaya layanan pengelolaan sampai sebesar 30 persen atau Rp 115.800 per ton.

Sedangkan, 70 persen tipping fee atau Rp 270.200 per ton sampah dibebankan kepada pemerintah kota kabupaten pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Legoknangka.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terkait TPPAS Regional Legoknangka antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan enam kepala daerah tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019).

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan kesepakatan mengenai tipping fee penting sebagai syarat dimulainya proses lelang TPPAS Regional Legok Nangka.

“Dalam proses lelang ini dibutuhkan kesepahaman, komitmen dari kota kabupaten untuk menyepakati besaran tipping fee. Tipping fee ini dibagi dua, kita subsisi juga dari provinsi sekitar 30 persen dan 70 persen dari masing-masing daerah,” katanya seusai rapat.

Emil menambahkan dalam layanan pengelolaan sampah ini, Pemprov Jabar memberikan fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA). SPA berfungsi untuk memilah sampah guna mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legoknangka.

Pada kesempatan yang sama, Emil menuturkan bahwa Pemprov Jabar akan memberikan insentif kepada pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil mengurangi kuantitas sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kami juga sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur untuk memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengurangi sampah-sampahnya oleh 3R (reduce, reuse, recylce) dalam bentuk dukungan dana dari provinsi. Jadi, sambil berkelanjutan,” katanya.

Pasokan sampah yang bisa dikirim ke TPPAS Regional Legoknangka pun harus memenuhi ketentuan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian.

Artinya, jenis sampah yang dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka harus sesuai dengan kebutuhan teknologi di sana, seperti sampah nonmedis dan nonindustri.

“TPPAS Sarimukti akan berakhir operasionalnya pada 2023 dan kalau Legoknangka tidak pakai teknologi, cuma cukup empat tahun juga akan habis. Maka, tidak ada pilihan lain manajemen pengelolaan sampah ini harus segera beralih teknologi,” kata Emil.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga pasokan sampah yang bisa dikirim enam kabupaten kota pengguna TPPAS Regional Legoknangka. Ketentuan rata-rata pasokan sampah pun telah disepakati.

Rinciannya, Kota Bandung 1.200-1.303 ton/hari, Kota Cimahi 150-250 ton/hari, Kabupaten Bandung 300-345 ton/hari, Kabupaten Bandung Barat 78-86 ton/hari, Kabupaten Sumedang 28-32 ton/hari, dan Kabupaten Garut 100-115 ton/hari. Jumlah total sampah 1.853-2.131 ton/hari.

TPPAS Regional Legoknangka merupakan salah satu proyek tempat pengelolaan sampah yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik atau Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL).

Proyek ini akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPSBU) dan diusulkan mendapatkan dukungan kelayakan dari Kementerian Keuangan. TPPAS ini diharapkan dapat beroperasi pada 2023.

Sementara terkait Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan untuk Viability Gap Fund (VGF), hal tersebut akan diputuskan pada Desember 2019 ketika proses lelang berlangsung.