Wakil Bupati Purwakarta Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Telah Membuat 'Hujan Batu Besar'
Rabu, 9 Oktober 2019 22:45
Editor: Dedy Herdiana
Wakil Bupati Purwakarta Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Telah Membuat 'Hujan Batu Besar'
Dua rumah warga yang terdampak parah akibat tertimpa batu besar di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Rabu (9/10/2019). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, ery chandra

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Izin usaha pertambangan batu PT Mandiri Sejahtera Sentra ( PT MSS) di Kampung Cihandeleum, Kabupaten Purwakarta terancam dicabut, setelah terjadinya peledakan bukit yang menyebabkan 'hujan batu besar' yang menimpa permukiman warga.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Purwakarta, Aming seusai meninjau rumah-rumah warga yang tertimpa hujan batu di Purwakarta, tepatnya di Kampung Cihandeleum, Kabupaten Purwakarta, Rabu (9/10/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat hujan batu besar yang disebabkan proses "Blasting" atau peledakan bebatuan yang diduga ada unsur kelalaian oleh PT MSS itu berdampak kerugian materi dan psikologis yang dialami ratusan warga setempat.

"Warga sudah mengingatkan pihak perusahaan, tapi tidak mengindahkan," ujar Aming, di Kampung Cihandeleum.

Sebelumnya, dikatakan Aming, bahwa pihak perusahaan mengklaim getaran dari aktivitas blasting di kawasan tersebut tidak akan sampai permukiman dan aka aman bagi warga sekitar.

"Tapi ternyata sekarang kejadiannya lain, mulai yang batu kecil sampai batu berukuran berdiameter 10 meter ada," katanya.

Untuk langkah selanjutnya, kata Aming, Pemkab Purwakarta akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tersebut.

Pemkab juga disebutkan Aming, akan memeriksa ulang dokumen izin usaha PT MSS.

"Ini harus diawasi, nanti dikasih peringatan. Izin dan lain-lainnya nanti kami cek lagi," katanya.

Selain itu Aming juga menambahkan bahwa perusahaan PT MSS ini harus bertanggung jawab atas semua dampak yang telah dirasakan warga.

Bahkan Pemkab Purwakarta, dikatakan Aming akan mencabut izin usaha pertambangannya di daerah tersebut jika tidak berniat untuk memberikan ganti rugi.

"Harus ada penekanan ke pihak perusahaan, kalau tidak mau mengganti rugi, kami akan mencabut izin usahanya," tegas Aming.