Ombudsman Jabar Terima 15 Laporan Selama PPDB 2020 pada Jenjang SD/SMP dan SMA/SMK
Selasa, 30 Juni 2020 09:37
Editor: Ichsan
Ombudsman Jabar Terima 15 Laporan Selama PPDB 2020 pada Jenjang SD/SMP dan SMA/SMK
Para orangtua murid lulusan SD Pertiwi mengadukan nasib anak-anaknya yang tersisih dari sistem PPDB jalur seleksi zonasi, ke Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Senin (29/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan orangtua dari para lulusan SD Pertiwi mendatangi dan mengadukan berbagai keluhan, terkait proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua atau jalur seleksi zonasi termasuk PDBK, dan perpindahan tugas orangtua, yang dinilai tidak transparan dan memiliki sejumlah kejanggalan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Senin (29/6/2020).

Anggota Satgas PPDB 2020/2021 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, M. Wildan mengatakan, keluhan terkait proses seleksi zonasi PPDB jejang SMP yang disampaikan oleh para orangtua murid tersebut, terjadi di empat sekolah yaitu, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 40, dan SMPN 44 Bandung.

Dimana, para pelapor lanjutnya, mencurigai terjadinya bentuk pelangggaran, salah satunya, dengan diterimanya sejumlah calon peserta didik yang memiliki radius jarak kurang dari 800 meter. Sedangkan kondisi di lingkungan sekolah - sekolah tersebut bukan kawasan permukiman.

"Para pelapor (orangtua murid) menduga terjadinya pelanggaran, khususnya di SMPN 5 dan SMPN 7 Bandung, apalagi menurut mereka, lingkungan di dua sekolah tersebut merupakan wilayah pusat kota dan berada di kawasan perkantoran. Yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak calon peserta didik yang diterima dengan radius kurang dari 800 meter, padahal radius jarak pemukiman terdekat dengan kedua sekolah tersebut lebih dari satu kilometer," ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Senin (29/6/2002).

Selain itu, terdapat beberapa calon peserta didik yang merupakan murid dari SD dari luar kota Bandung, kemudian diterima melalui jalur seleksi zonasi di antara empat sekolah tersebut, yang seharusnya mengikuti mekanisme seleksi jalur perpindahan tugas orangtua.

Bahkan, berdasarkan laporan tersebut, ditemukannya sebelas calon peserta didik yang memiliki titik kordinat dengan alamat domisili yang sama dalam satu Kartu Keluarga di SMPN 2 Bandung.

"Sebelum mengadukan keluhan ke Ombudsman, para orangtua murid mengaku sudah melakukan pengaduan internal kepada pihak sekolah yang dimaksud. Namun apa yang terjadi, justru pihak sekolah menolak menerima pengaduan tersebut, dan mengarahkan pengaduan tersebut disampaikan ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung," ucapnya.

Padahal, lanjut Wildan, berdasarkan ketentuan aturan PPDB, setiap sekolah wajib menyediakan layanan help desk dan menangani setiap aduan yang diterima dari setiap orangtua calon peserta didik dalam kurun waktu 1x24 jam.

"Bila ternyata dalam batas waktu tersebut, tidak mampu tertangani, maka orangtua maupun sekolah tujuan dapat berkoordinasi dengan pihak Disdik, bukannya menolak aduan," ujar Wildan.

Ia menjelaskan, keluhan yang diterima Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, pun telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ketua PPDB Disdik Kota Bandung, Edi Suparjoto yang hadir memenuhi undangan pihaknya, dijelaskan bahwa pada sistem seleksi zonasi kali ini, hanya bergantung pada penggunaan aplikasi daring bernama My Location.

Hal ini, menyebabkan beberapa calon peserta didik yang berdomisili di satu wilayah pemukiman atau kompleks, terdata memiliki jarak koordinat yang sama, padahal seharusnya, titik kordinat ini ditentukan berdasarkan jarak antara rumah ke sekolah tujuan sebagai syarat untuk berkompetisi di jalur seleksi tersebut.

"Pihak sekolah wajib memverifikasi dan memvalidasi setiap pesyaratan pendaftaran yang diajukan oleh para calon peserta didik, termasuk bila ditemukan adanya kecurigaan pelanggaran, maka wajib di klarifikasi oleh pihak sekolah. Maka kelemahan dari sistem PPDB tahun ini yaitu, proses verifikasi dan validasi melalui sistem daring, sedangkan tahun sebelumnya, pihak sekolah dapat melakukan penelusuran langsung, maupun mengkroscek kepada orangtua calon peserta didik melalui proses tatap muka," katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas PPDB 2020-2021 Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Fitry Agustine menambahkan, hingga 24 Juni 2020, pihaknya telah menerima sebanyak 15 laporan pengaduan terhadap penyelenggaraan PPDB 2020, baik di jenjang pendidikan SD/SMP maupun SMA/SMK dari para orangtua calon peserta. Sedangkan tahun lalu, pihaknya menerima sebanyak 35 laporan pengaduan. Adapun rincian laporan aduan yang diterimanya yaitu, satu aduan di jenjang pendidikan SD, tiga aduan kepada SMP, dan 11 aduan lainnya terhadap SMA/SMK di Jawa Barat.

Dengan cukup banyaknya pengaduan, dirinya pun sempat mempertanyakan terkait kemungkinan Disdik Kota Bandung untuk melakukan masa sanggah sebagai fasilitas layanan pengaduan adanya kekeliruan dalam sistem seleksi. Walaupun, hal tersebut tidak tercantum dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis PPDB.

"Mengingat waktu proses daftar ulang bagi calon peserta didik baru dimulai pada tanggal 3 Juli 2020 mendatang, maka Disdik Kota Bandung mengaku akan membuka proses masa sanggah selama satu minggu sejak pengumuman hasil PPDB," ujarnya dilokasi yang sama.

Fitry menjelaskan, adanya masa sanggah ini bukan bertujuan untuk merubah sistem kuota penerimaan peserta didik yang telah diumumkan di sekolah tujuan. Melainkan salah satu upaya Disdik Kota Bandung dalam memfasilitasi proses aduan dan mencari solusi dari keluhan para orangtua murid, sehingga tidak ada calon peserta didik yang tidak dapat bersekolah.

"Dengan adanya masa sanggah ini bukan berarti semua hasil PPDB diobrak-abrik tidak seperti itu, akan tetapi, misalkan ada calon peserta didik yang seharusnya secara tegas diterima karena memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan, tapi terpental dari sistem seleksi aplikasi ini, sehingga kondisi ini dapat diadukan kepada Disdik Kota Bandung selama masa sanggah tersebut. Intinya dilihat dulu apa keluhan permasalahanya dan bukan membatalkan keputusan yang telah ditetapkan dalam hasil PPDB, " ucapnya.

Dari hasil penerimaan aduan para pelapor, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat pun telah membuat rekomendasi kepada Disdik Kota Bandung, untuk menjadi masukam dan evaluasi dalam penyelengaraan PPDB secara daring di tahun mendatang, diantaranya, memperbaiki atau mengganti sistem aplikasi yang menjadi sarana seleksi bagi para calon peserta didik baru, dan memaksimalkan upaya pelayanan pengaduan bagi setiap orangtua calon peserta didik.

"Serta yang paling penting adalah meningkatkan dan memaksimalkan upaya sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi antara pihak sekolah asal, sekolah tujuan, dan orangtua calon peserta didik, termasuk dalam hal proses verifikasi dan validasi persyaratan pendaftaran," katanya